TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Hanief Arie Setianto mengatakan perusahaannya juga membutuhkan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB pulau reklamasi terkait IMB yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menurut Hanief, syarat itu tidak hanya berlaku untuk pengembang swasta seperti PT Kapuk Naga Indah. Namun, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI juga harus mengikuti aturan.
Baca Juga:
Baca : Alasan Anies Tak Cabut Pergub Reklamasi Era Ahok
"Jadi kalau Jakpro nanti membangun rumah susun di lahan kontribusi ya harus ada IMB, segala kelengkapannya harus dipenuhi," kata Hanief di kantornya, Kamis, 20 Juni 2019.
Seperti diketahui, Jakpro merupakan pemegang mandat untuk mengelola 65 persen lahan reklamasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penugasan Jakpro untuk mengelola lahan kontribusi dan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) di pulau buatan itu tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 120 Tahun 2018. Aturan dikeluarkan oleh Anies Baswedan pada November 2018.
Namun, untuk pembangunan Jalasena atau Jalan Sehat dan Sepeda Santai yang saat ini sedang dikerjakan, Hanief mengatakan Jakpro tidak menggunakan IMB. Menurut dia, karena bangunan itu sifatnya prasarana maka izinnya beda. Dia mengaku lupa nama izin untuk membangun Jalasena tersebut.
"Ada izinnya tapi bukan IMB. Dan itu sudah kita dapatkan," kata dia.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI mengeluarkan IMB di Pulau D reklamasi untuk pengembang Kapuk Naga Indah. IMB bernomor 62/C.37a/31/-1.785.51/2018 itu terbit pada November 2018.
Gubernur DKI Anies Baswedan berasalan bahwa IMB dikeluarkan karena Kapuk Naga Indah telah membayar denda. Sebelumnya, pengembang mendirikan bangunan di pulau reklamasi tanpa mengantongi IMB.
Pengamat tata kota Nirwono Joga mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mencabut IMB di Pulau C dan D reklamasi.
Adapun landasan hukum penerbitan IMB tersebut menurut Anies adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 Pasal 18 ayat 3. Peraturan itu berisi kawasan yang belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara.
Baca : Tak Bongkar Bangunan di Pulau Reklamasi, Anies: Bisa Rusak Hukum
Peraturan Pemerintah itu lalu menjadi landasan munculnya Peraturan Gubernur Nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Dalam Pergub itu disebutkan 35 persen areal reklamasi hak penggunanya ada di pihak swasta.
"Jadi suka atau tidak suka atas isi Pergub 206 tahun 2016, itu adalah fakta hukum yang berlaku dan mengikat," ujar Anies melalui keterangan tertulisnya, Kamis malam, 13 Juni 2019.
